JAKARTA – Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta di balik kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa.
Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), DPR juga meminta kepolisian mendalami dugaan rangkaian tindakan lain yang disebut berpotensi mengarah pada tindak pidana makar.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut menjadi forum bagi anggota dewan untuk meminta penjelasan langsung dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan kasus penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik.
Habiburokhman meminta Polri tidak hanya mengusut dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik, tetapi juga membuka kemungkinan adanya rangkaian perbuatan lain yang saling berkaitan.
Ia menyebut dugaan tersebut mencakup pengawasan atau surveillance ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial, hingga penggalangan massa untuk menghambat pelaksanaan tugas Presiden.
Menurut Habiburokhman, seluruh informasi tersebut harus didalami secara serius. “Apabila terbukti memiliki keterkaitan dan memenuhi unsur pidana, rangkaian perbuatan itu dapat ditelusuri melalui dugaan tindak pidana makar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku”, ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama- sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Laporan tersebut merupakan bagian dari penanganan perkara yang juga mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Suyudi menegaskan bahwa penyelidikan dugaan makar berjalan di samping penanganan perkara penyadapan ilegal. Dengan demikian, kepolisian tidak hanya mendalami aspek intersepsi komunikasi, tetapi juga kemungkinan adanya tindak pidana lain berdasarkan hasil penyelidikan.
Komisi III DPR RI menegaskan akan terus mengawal proses hukum tersebut agar berjalan transparan dan tuntas. DPR meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, sekaligus mendorong pengungkapan pihak yang diduga menjadi pengendali serta motif di balik perkara tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga disebut berkaitan dengan sejumlah tokoh bangsa.
Hasil penyidikan kepolisian selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk memastikan fakta hukum dan menentukan apakah rangkaian dugaan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan.
