PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan strategis daerah. Hal itu disampaikan gubernur dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (11/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual, serta melibatkan jajaran OPD Pemprov Sumbar, OJK, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan sejumlah instansi vertikal lainnya.
Dalam pemaparannya, Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar terus mengintegrasikan pembangunan ekonomi syariah ke dalam kebijakan daerah. Upaya itu diwujudkan melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
Penguatan ekonomi syariah tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga bagian dari penguatan nilai adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi ABS-SBK.
“Ekonomi syariah menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan daerah dan penguatan identitas masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Sepanjang 2025, Pemprov Sumbar juga terus mengembangkan ekosistem halal melalui sejumlah program inovatif. Salah satunya dengan menghadirkan kawasan Halal Life Style di area Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai pusat edukasi ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Di kawasan tersebut, berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter rutin dilaksanakan, mulai dari Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyebut Sumbar terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan nasional. Saat ini, terdapat 566 desa wisata di Sumbar dan provinsi tersebut masuk tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.
“Tren kunjungan wisatawan terus meningkat seiring pengembangan wisata halal dan wisata berbasis budaya,” katanya.
Sementara di sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah di Sumbar pada 2025 tercatat mencapai 92,14 persen. Unit Usaha Syariah milik Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan lebih dari 120 layanan syariah.
Dikatakan, Pemprov Sumbar kini tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Mahyeldi menilai penerbitan sukuk akan menjadi langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan daerah berbasis pembiayaan syariah.
Pemprov Sumbar juga terus memperluas literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES). Penguatan ekosistem halal juga dilakukan lewat program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pengembangan Zona KHAS, hingga digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid dan UMKM. “Kami menargetkan Sumatera Barat menjadi pusat industri halal terdepan di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat,” kata Mahyeldi.
