JAKARTA – Indonesia tengah memasuki fase baru ekonomi digital dengan nilai ekonomi digital nasional yang diproyeksikan mencapai USD 340 miliar pada 2030. Pertumbuhan tersebut didorong oleh percepatan adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), cloud, Internet of Things (IoT), fintech, hingga sistem digital lintas industri. Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, ancaman keamanan siber juga meningkat dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi.
Sebagai mitra transformasi digital bagi berbagai sektor industri di Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business melihat langsung bagaimana percepatan digitalisasi turut memperluas tantangan keamanan siber yang dihadapi perusahaan.
Kebutuhan enterprise saat ini tidak lagi sebatas konektivitas dan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan membangun ketahanan siber yang adaptif, terintegrasi, dan mampu menghadapi ancaman modern.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Indosat Business meluncurkan whitepaper bertajuk “A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience” bersama pakar cybersecurity Dr. Ir. Charles Lim. Whitepaper tersebut mengangkat fenomena “resilience gap”, yakni kondisi ketika laju transformasi digital berkembang jauh lebih cepat dibanding kesiapan organisasi dalam membangun ketahanan siber.
Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital harus diiringi dengan penguatan keamanan siber.
“Indonesia sedang memasuki fase baru ekonomi digital, namun pertumbuhan digital juga harus diiringi dengan ketahanan siber yang memadai. Hari ini, cyber resilience bukan lagi isu teknologi semata, tetapi fondasi kepercayaan dan keberlangsungan bisnis,” ujarnya dalam rilis, Selasa (19/5).
Ia menambahkan, kebutuhan terhadap pendekatan keamanan siber yang strategis dan adaptif kini semakin mendesak di tengah percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri.
Sementara itu, Dr. Ir. Charles Lim menilai ancaman siber berkembang jauh lebih cepat dan semakin sulit dideteksi, terutama dengan munculnya AI-enabled fraud dan teknologi deepfake.
“Organisasi perlu beralih dari pendekatan yang reaktif menuju cyber resilience yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam whitepaper tersebut disebutkan bahwa kasus AI-related fraud di sektor fintech Indonesia meningkat hingga 1.550 persen, termasuk penggunaan deepfake dan AI voice impersonation untuk penipuan berbasis identitas.
Besarnya eksposur risiko itu turut berdampak pada kesiapan perusahaan. Berdasarkan Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025, hanya 11 persen organisasi di Indonesia yang dinilai siap menghadapi ancaman keamanan siber modern. Sementara itu, rata-rata kerugian akibat kebocoran data di Indonesia diperkirakan mencapai Rp15 miliar.
Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong organisasi untuk memperkuat sistem monitoring dan respons keamanan siber secara real-time, termasuk memenuhi kewajiban pelaporan insiden dalam waktu 72 jam.
Selain membahas strategi seperti Zero Trust Architecture dan Human Firewall, whitepaper tersebut juga mengulas tantangan ketahanan siber di berbagai sektor strategis Indonesia, mulai dari sektor finansial, manufaktur, pemerintahan, hingga pendidikan yang kini menghadapi risiko siber semakin tinggi seiring percepatan digitalisasi nasional.
Melalui whitepaper ini, Indosat Business ingin mendorong perusahaan di Indonesia agar memandang ketahanan siber sebagai bagian integral dari strategi transformasi digital dan daya saing bisnis jangka panjang.
Sebagai mitra transformasi digital enterprise, Indosat Business juga menegaskan komitmennya untuk membantu perusahaan membangun fondasi digital yang lebih aman, adaptif, dan terpercaya di era AI serta ekonomi digital.
